BATAM (Kemenhaj) — Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN Batam) menyelenggarakan kegiatan Sosialisasi Langkah-Langkah Akhir Tahun (LLAT) Anggaran 2026. Acara tersebut dibuka langsung oleh Kepala KPPN Batam, Ahmad Wiyoso, serta turut dihadiri oleh Kepala Kemenhaj Kota Batam, Syahbudi, Perencana Ahli Muda Nurbaini dan bendahara Yetrida Wati. Selasa (20/10/26).
Dalam sambutannya, Ahmad Wiyoso menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan agenda tahunan yang krusial untuk memastikan pengelolaan dan pelaporan keuangan di akhir tahun dapat berjalan secara optimal, tertib, dan tepat waktu.
Soroti Realisasi APBN dan Dinamika Pengelolaan Anggaran
Ahmad Wiyoso memaparkan capaian realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di lingkup KPPN Batam yang hingga akhir September 2026 tercatat mencapai 56,75%.

Ia mengungkapkan bahwa angka realisasi tersebut terus didorong agar meningkat pada sisa periode tahun anggaran, mengingat adanya berbagai dinamika kebijakan pengelolaan APBN secara nasional sepanjang tahun 2026. Salah satu faktor yang memengaruhi dinamika tersebut adalah masih rendahnya realisasi pada sektor belanja modal, serta adanya penyesuaian berupa efisiensi atau penundaan pada sejumlah kegiatan.
Dorong Percepatan Program Prioritas

Dalam kesempatan tersebut, Kepala KPPN Batam menekankan dua fokus utama strategi pelaksanaan anggaran di sisa tahun 2026:
- Percepatan Realisasi (Gass): Mendorong percepatan pelaksanaan program-program kerja yang menjadi prioritas nasional dan prioritas Presiden agar dampaknya dapat segera dirasakan langsung oleh masyarakat.
- Efisiensi Anggaran (Rem): Melakukan penyesuaian atau penundaan terhadap program dan kegiatan yang dinilai kurang prioritas demi menjaga efektivitas serta efisiensi penggunaan APBN.
Melalui sosialisasi ini yang juga dihadiri oleh para pimpinan instansi vertikal termasuk Kepala Kemenhaj Kota Batam, Syahbudi, KPPN Batam berharap seluruh Satuan Kerja (Satker) mitra dapat menyelaraskan langkah, menyelesaikan kewajiban administrasi keuangan tepat waktu, serta memastikan APBN memberikan kontribusi nyata bagi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. (Sbd).