BATAM (Kemenhaj) – Kantor Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) Kota Batam menggelar rapat sosialisasi regulasi penyelenggaraan ibadah haji khusus bersama Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK) se-Kota Batam, Jumat (13/11/2026). Kegiatan berlangsung di Selaloe Kopi Batam, Bengkong Indah.
Rapat dipimpin langsung Kepala Kemenhaj Kota Batam, Syahbudi, didampingi Kepala Seksi Pelayanan dan Fasilitasi Pengembangan Ekosistem Ekonomi Haji dan Umrah, Hj. Sri Mulelni, serta Kepala Seksi Pembinaan dan Pengendalian Haji dan Umrah, Hj. Nurhidayati, bersama staf di lingkungan Kemenhaj Kota Batam.
Kegiatan tersebut dihadiri pimpinan dan perwakilan PIHK se-Kota Batam, yakni H.Aguscik, Direktur Zulian Kamsaindo Tour & Travel, H.Kamaruddin Nettour Batam, dan H.Iqbal Iskandar Muda di wakili Suntiono Mekkah Madinah Mubarok.
Dalam arahannya, Syahbudi menyampaikan pentingnya pemahaman dan kepatuhan seluruh penyelenggara terhadap regulasi yang mengatur penyelenggaraan ibadah haji khusus dan perjalanan ibadah umrah. Menurutnya, regulasi menjadi pedoman bagi PIHK dalam menjalankan kegiatan usaha sekaligus memastikan pelayanan kepada jemaah terlaksana sesuai ketentuan.
Syahbudi menjelaskan dua regulasi utama yang menjadi materi sosialisasi, yaitu Peraturan Menteri Haji dan Umrah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Khusus dan Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah, serta Peraturan Menteri Haji dan Umrah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2026 tentang Standar Kegiatan Usaha, Tata Cara Pelaksanaan Pengawasan, dan Sanksi Administratif pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Keagamaan.
Ia menekankan bahwa setiap PIHK harus memahami standar kegiatan usaha, memenuhi ketentuan perizinan, serta menjalankan operasional penyelenggaraan haji khusus secara tertib dan bertanggung jawab.

Selain itu, aspek pengawasan dan sanksi administratif juga menjadi perhatian. Para penyelenggara diharapkan tidak hanya berorientasi pada pelaksanaan kegiatan usaha, tetapi juga memastikan seluruh proses penyelenggaraan ibadah berjalan sesuai standar dan memberikan perlindungan kepada jemaah.
"PIHK harus memahami regulasi yang berlaku dan memastikan seluruh kegiatan penyelenggaraan haji khusus dilaksanakan sesuai ketentuan. Kepatuhan terhadap standar perizinan, operasional, dan pengawasan merupakan bagian penting dalam menjaga kualitas pelayanan serta kepercayaan masyarakat," tegas Syahbudi.
Kemenhaj Kota Batam berharap terbangun komunikasi dan koordinasi yang semakin baik antara pemerintah dan para penyelenggara haji khusus. Sosialisasi juga menjadi ruang untuk menyamakan pemahaman terhadap regulasi serta mendorong penyelenggaraan ibadah haji khusus yang tertib, transparan, akuntabel, dan berorientasi pada perlindungan jemaah.
Kemenhaj Kota Batam berkomitmen untuk terus melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggara haji dan umrah guna memastikan masyarakat memperoleh layanan ibadah yang aman, nyaman, dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. (Sbd)