BATAM (Kemenhaj) – Pembangunan Zona Integritas (ZI) harus diwujudkan melalui perubahan nyata dalam kualitas pelayanan kepada masyarakat dan jemaah, bukan sekadar pemenuhan dokumen administrasi. Penegasan tersebut disampaikan Kepala Bagian Organisasi dan Fasilitasi Reformasi Birokrasi Kementerian Haji dan Umrah Republik Indonesia, Rina Nurmalia, saat memberikan materi penguatan Zona Integritas di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umrah Provinsi Kepulauan Riau.
Kegiatan sosialisasi dan penguatan kapasitas yang berlangsung pada 3–5 November 2026 di Aston Hotel Tanjungpinang tersebut mengangkat tema “Membangun Zona Integritas melalui Pelayanan Prima: Dari Pembenahan Cara Kerja hingga Hasil yang Dirasakan Jemaah.”
Dalam pemaparannya, Rina Nurmalia menjelaskan bahwa pembangunan Zona Integritas harus dilaksanakan melalui dua aspek utama, yakni pemenuhan (compliance) dan reformasi (reform). Aspek pemenuhan mencakup penataan Standar Operasional Prosedur (SOP), kejelasan persyaratan, keterbukaan informasi, serta kepastian alur pelayanan. Sementara itu, aspek reformasi menitikberatkan pada hasil dan dampak perubahan yang benar-benar dirasakan masyarakat.
Salah satu indikator keberhasilan perubahan tersebut adalah berkurangnya kunjungan ulang masyarakat akibat ketidakjelasan informasi atau ketidaksesuaian persyaratan. Dengan demikian, pelayanan yang baik harus mampu memberikan kemudahan, kepastian, transparansi, dan efisiensi bagi setiap penerima layanan.
Rina juga menegaskan bahwa pembangunan Zona Integritas tidak boleh berhenti pada penyusunan dokumen, pembentukan tim, maupun penandatanganan komitmen. Seluruh aparatur harus menjadikan nilai integritas dan budaya pelayanan prima sebagai bagian dari pelaksanaan tugas sehari-hari.
Kegiatan tersebut turut dihadiri Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umrah Kota Batam, Syahbudi, didampingi Kepala Seksi Pelayanan dan Fasilitasi Pengembangan Ekosistem Ekonomi Haji dan Umrah, Hj. Sri Mulelni, serta staf Kemenhaj Kota Batam, H. Imron Rosadi.

Menanggapi materi yang disampaikan, Syahbudi menyampaikan apresiasi karena memberikan pemahaman praktis bagi satuan kerja di tingkat kabupaten/kota dalam mempersiapkan pembangunan Zona Integritas.
“Materi yang disampaikan Ibu Rina Nurmalia memberikan gambaran yang sangat praktis dan jelas bagi kami. Pembangunan Zona Integritas bukan sekadar urusan kelengkapan SK atau administrasi di atas kertas, tetapi bagaimana petugas di lapangan mampu memberikan pelayanan yang prima, transparan, dan berkeadilan,” ungkap Syahbudi.
Ia menambahkan, Kemenhaj Kota Batam berkomitmen untuk menyamakan rujukan informasi, menyederhanakan alur pelayanan, serta meningkatkan kepastian layanan agar masyarakat dan jemaah memperoleh pelayanan yang mudah, cepat, transparan, dan akuntabel.
Menurutnya, setiap aparatur memiliki peran penting dalam mewujudkan Zona Integritas. Komitmen tersebut harus tercermin mulai dari kedisiplinan pegawai, kepatuhan terhadap prosedur, keterbukaan informasi, hingga sikap ramah dan profesional dalam melayani masyarakat.
Selain penguatan komitmen dan pembenahan pola pelayanan, Syahbudi juga mengusulkan dukungan anggaran untuk mempersiapkan sarana dan prasarana pendukung pembangunan Zona Integritas (ZI), khususnya dalam menyongsong predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK).
Menurutnya, kesiapan infrastruktur pelayanan merupakan salah satu faktor penting dalam mendukung terwujudnya pelayanan publik yang profesional, nyaman, transparan, dan mudah diakses masyarakat. Sarana dan prasarana tersebut diharapkan dapat menunjang peningkatan kualitas pelayanan haji dan umrah, mulai dari fasilitas ruang pelayanan, informasi layanan, fasilitas bagi kelompok rentan dan penyandang disabilitas, hingga kelengkapan pendukung pelayanan lainnya.
Syahbudi berharap usulan dukungan anggaran tersebut dapat menjadi perhatian sehingga pembangunan Zona Integritas di Kemenhaj Kota Batam tidak hanya kuat dari sisi komitmen dan tata kelola, tetapi juga didukung kesiapan fasilitas yang memadai untuk memberikan pelayanan terbaik kepada jemaah. (Sbd).