BATAM (Kemenhaj) – Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umrah Provinsi Kepulauan Riau menggelar Sosialisasi Pendaftaran dan Pembatalan Haji di Golden View Hotel, Batam, Kamis (5/11/2026). Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya meningkatkan pemahaman dan kesiapan jajaran penyelenggara haji dalam menghadapi proses pelayanan jemaah, khususnya persiapan pelunasan Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) Reguler Tahun 2027.
Sosialisasi menghadirkan Kasubdit Pendaftaran dan Pembatalan Haji Direktorat Pelayanan Haji Kementerian Haji dan Umrah RI, M. Syarif, sebagai narasumber utama. Kegiatan diikuti Kepala Kanwil Kemenhaj Kepri, para Kepala Kantor Kemenhaj kabupaten/kota se-Provinsi Kepulauan Riau dan operator Sistem Komputerisasi Haji Terpadu (Siskohat) se-Kepri.
Hadir dalam kegiatan tersebut Kepala Kemenhaj Kota Batam, Syahbudi, didampingi Kasi Pelayanan dan Fasilitasi Pengembangan Ekosistem Ekonomi Haji dan Umrah, Hj. Sri Mulelni, serta staf Kemenhaj Kota Batam, Noor Hady Utama dan Arif Nur.
Dalam pemaparannya, M. Syarif menekankan pentingnya ketelitian, kehati-hatian, dan kepatuhan terhadap ketentuan dalam seluruh proses pelayanan pendaftaran maupun pembatalan haji. Perhatian khusus diberikan terhadap proses pelimpahan nomor porsi jemaah yang meninggal dunia atau mengalami sakit permanen.
Ia mengingatkan adanya temuan dugaan pemalsuan dokumen penerima pelimpahan porsi di sejumlah daerah. Kondisi tersebut menjadi peringatan bagi petugas agar tidak hanya mengandalkan pemeriksaan administratif, tetapi juga melakukan verifikasi dokumen secara cermat.
Menurutnya, sistem Siskohat saat ini telah menerapkan pembatasan akses pengguna di tingkat kabupaten/kota, namun proses verifikasi belum sepenuhnya terintegrasi secara otomatis dengan data Dukcapil. Karena itu, pemeriksaan dokumen secara manual tetap harus dilakukan secara teliti untuk mengantisipasi potensi penyalahgunaan.
Selain pelimpahan porsi, M. Syarif juga mengingatkan sejumlah titik rawan penyimpangan dalam pelayanan, khususnya pengajuan pendamping jemaah lanjut usia, penggabungan mahram, dan pendamping jemaah penyandang disabilitas. Seluruh pengajuan harus memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan dan tidak boleh diloloskan apabila tidak sesuai ketentuan.
Regulasi Terbaru dan Persiapan Pelunasan Haji 2027
Dalam kesempatan tersebut, M. Syarif turut menyampaikan sejumlah informasi mengenai rancangan revisi PMHU Nomor 3 Tahun 2026 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Reguler. Beberapa substansi penyesuaian yang disampaikan antara lain rencana peningkatan batas usia minimum pendaftaran haji dari 13 tahun menjadi 16 tahun, penyesuaian ketentuan pendamping lansia yang diarahkan hanya kepada anak kandung, serta pembatasan penggabungan mahram dan pendamping disabilitas sesuai ketentuan.
Ia juga menyampaikan informasi mengenai alokasi kuota haji tahun 2027, yakni 203.320 untuk haji reguler dan 17.680 untuk haji khusus, di luar petugas. Sementara itu, penggunaan data daftar tunggu masih mengacu pada data 16 September 2025 sesuai dengan kebijakan dan kesepakatan yang telah berjalan.
Menutup pemaparannya, M. Syarif meminta seluruh jajaran Kemenhaj di tingkat pusat, wilayah, hingga kabupaten/kota untuk senantiasa bekerja profesional, berpedoman pada regulasi, serta mengutamakan ketelitian dan integritas dalam memberikan pelayanan kepada jemaah.
Kemenhaj Batam Siap Perkuat Validasi dan Kualitas Pelayanan
Menanggapi materi sosialisasi tersebut, Kepala Kemenhaj Kota Batam, Syahbudi, menyampaikan bahwa kegiatan ini sangat penting sebagai penguatan kapasitas aparatur, khususnya dalam memastikan seluruh proses administrasi pendaftaran, pembatalan, dan pelimpahan porsi haji berjalan sesuai ketentuan.
Menurut Syahbudi, ketelitian dalam memeriksa dokumen dan kesesuaian data merupakan hal mendasar yang harus menjadi perhatian setiap petugas. Terlebih, menjelang pelaksanaan pelunasan Bipih Tahun 2027, seluruh data jemaah harus dipastikan valid agar tidak menimbulkan persoalan administratif maupun merugikan hak jemaah.
"Kami di Kemenhaj Kota Batam siap menindaklanjuti seluruh arahan dan materi yang disampaikan. Ketelitian dalam verifikasi dokumen, validitas data, serta kepatuhan terhadap regulasi harus menjadi prinsip utama dalam memberikan pelayanan kepada jemaah. Jangan sampai ada hak jemaah yang dirugikan akibat kelalaian dalam proses administrasi," tegas Syahbudi.
Ia juga menekankan pentingnya meningkatkan koordinasi dan pengawasan internal, terutama terhadap proses pelimpahan porsi, penggabungan mahram, serta pengajuan pendamping lansia dan disabilitas. Setiap permohonan harus diperiksa secara objektif, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan. (Sbd).