BATAM (Kemenhaj) – Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) Kota Batam, Syahbudi, mengikuti rapat koordinasi secara daring melalui Zoom Meeting terkait pelaksanaan seleksi Pembimbing Ibadah Haji pada Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umrah (KBIHU) untuk penyelenggaraan ibadah haji tahun 1448 H/2027 M.
Kegiatan tersebut diikuti jajaran Kementerian Haji dan Umrah dari tingkat pusat, provinsi hingga kabupaten/kota. Arahan disampaikan langsung oleh Direktur Bina Haji Reguler Kementerian Haji dan Umrah RI, M. Afief Mundzir, yang menekankan pentingnya kesamaan pemahaman terhadap petunjuk teknis (juknis) agar seluruh tahapan seleksi berjalan sesuai ketentuan dan tidak menimbulkan persoalan di lapangan.
Dalam arahannya, M. Afief Mundzir menjelaskan bahwa peningkatan kuota pembimbing ibadah haji pada tahun ini merupakan salah satu bentuk apresiasi pemerintah terhadap kontribusi KBIHU dalam mendukung pembinaan, pelayanan, dan perlindungan jemaah haji pada penyelenggaraan tahun sebelumnya.
Namun demikian, peningkatan kuota tersebut harus diikuti dengan proses seleksi yang tertib, objektif, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Ia mengingatkan agar koordinasi antara Kementerian Haji dan Umrah dengan KBIHU terus diperkuat serta seluruh proses dilaksanakan berdasarkan regulasi yang berlaku.
“Pastikan seleksi yang akan kita lakukan sesuai dengan aturan dan regulasi yang ditetapkan. Mari laksanakan seleksi ini dengan penuh integritas dan tanggung jawab, sehingga hasil yang kita berikan kepada jemaah haji adalah hasil terbaik,” tegas M. Afief Mundzir.
Ia juga memberikan perhatian khusus terhadap proses verifikasi jumlah jemaah yang berafiliasi dengan KBIHU. Apabila jumlah jemaah belum memenuhi ketentuan 151 orang sehingga diperlukan penggabungan antarkelompok KBIHU, proses tersebut harus dilaksanakan melalui kesepakatan bersama. Verifikasi harus memastikan bahwa jemaah yang tercantum benar-benar ada dan memiliki bukti afiliasi yang sah, bukan sekadar memenuhi persyaratan administratif.
Dalam hal ini, Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) menjadi instrumen penting untuk memastikan bahwa seluruh data dan proses verifikasi telah dilaksanakan secara benar oleh pejabat yang berwenang. Penandatanganan SPTJM harus didasarkan pada hasil pemeriksaan dan verifikasi faktual, bukan hanya berdasarkan dokumen yang disampaikan.
Direktur Bina Haji Reguler juga menekankan prinsip keadilan dalam proses penggabungan KBIHU. Penentuan pembimbing ibadah dari kelompok yang bergabung harus berdasarkan kesepakatan internal yang jelas, sehingga tidak menimbulkan keberatan, rasa dirugikan, maupun persoalan antarkelompok di kemudian hari.
Selain tahapan seleksi, perhatian juga diberikan terhadap pendampingan administrasi pelunasan bagi pembimbing ibadah yang telah ditetapkan. Jajaran Kementerian Haji dan Umrah di daerah diminta aktif berkoordinasi dengan pihak bank penerima setoran agar proses pelunasan dapat berjalan lancar sesuai jadwal yang telah ditentukan.
M. Afief Mundzir turut mengingatkan pentingnya penanganan apabila terdapat pembimbing yang telah ditetapkan tetapi kemudian berhalangan karena kondisi tertentu, termasuk meninggal dunia atau mengalami kecelakaan. Setiap perubahan harus segera ditindaklanjuti melalui mekanisme yang sesuai ketentuan agar tidak menimbulkan persoalan administratif maupun pelayanan.
Lebih lanjut, ia meminta agar komunikasi dan pendampingan terhadap pembimbing ibadah KBIHU tidak berhenti setelah proses seleksi dan pelunasan. Pengawasan harus terus dilakukan hingga seluruh rangkaian penyelenggaraan ibadah haji selesai, termasuk dalam aspek pelayanan jemaah dan tata kelola dam yang pada tahun 2027 akan mengikuti mekanisme resmi sesuai ketentuan otoritas Arab Saudi.
Dalam rangka memperkuat akuntabilitas, seluruh dokumen seleksi, hasil verifikasi, kesepakatan penggabungan KBIHU, dan dokumen pendukung lainnya juga harus diarsipkan secara tertib. Dokumentasi tersebut menjadi bukti pelaksanaan tugas sekaligus bentuk pertanggungjawaban apabila sewaktu-waktu diperlukan pemeriksaan oleh aparat pengawasan internal maupun lembaga eksternal.
Tidak hanya seleksi pembimbing, Direktur Bina Haji Reguler juga mengingatkan jajaran daerah untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan manasik haji oleh KBIHU. Pelaksanaan manasik harus memenuhi ketentuan minimal 15 kali pertemuan, disertai laporan tertulis dan dokumentasi kegiatan. Kepala kantor juga diharapkan hadir secara langsung dalam salah satu rangkaian kegiatan manasik, baik pembukaan, pertengahan maupun penutupan, sebagai bentuk pembinaan dan pengawasan terhadap KBIHU.
Terkait sarana pembelajaran jemaah, ia menyampaikan bahwa distribusi buku manasik dan buku zikir serta doa perlu dipersiapkan lebih awal agar dapat dimanfaatkan secara optimal dalam proses pembinaan jemaah. Buku induk manasik nantinya akan tersedia melalui saluran web resmi Kementerian Haji dan Umrah.
Keikutsertaan Kepala Kemenhaj Kota Batam, Syahbudi, dalam rapat tersebut merupakan bagian dari upaya memperkuat koordinasi dan memastikan kebijakan serta petunjuk teknis dari pemerintah pusat dapat diterapkan secara tepat di daerah.
Melalui arahan tersebut, Kemenhaj Kota Batam berkomitmen untuk mengawal pelaksanaan seleksi pembimbing ibadah KBIHU tahun 1448 H/2027 M secara profesional, objektif, transparan, dan akuntabel. Penguatan koordinasi, ketelitian verifikasi, tertib administrasi, serta pengawasan berkelanjutan menjadi langkah penting untuk memastikan pembimbing yang ditetapkan benar-benar memenuhi ketentuan dan mampu menjalankan tugas pembinaan jemaah dengan baik.
Dengan demikian, proses seleksi tidak sekadar menjadi pemenuhan persyaratan administratif, tetapi juga menjadi bagian dari upaya meningkatkan kualitas pembinaan dan pelayanan kepada jemaah haji Indonesia, khususnya jamaah haji Kota Batam. (Sbd).